LOGO PUSKESMAS GERUNG
Beranda > Berita > Serbu Vaksin Dalam Lokakarya Mini Lintas Sektor
LINTAS SEKTOR

Serbu Vaksin dalam Lokakarya Mini Lintas Sektor

Posting oleh puskesmasgerunglobar - 29 Sep. 2021 - Dilihat 686 kali

Gerung -  Giat Lokakarya Mini Lintas Sektor Kecamatan Gerung bertempat di aula Dikbud Rabu (29/9). Kegiatan yang dihadiri Bapak Camat Gerung, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas Gerung dan Dasan Tapen, Kepala Desa/Lurah, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Dikbud, PKH, dan lintas sektor terkait lainnya.

Dalam pembukaannya, Camat Gerung H. Mulyadi mengungkapkan “yang sudah vaksin kalau tidak salah sudah 20.000, ya mudah-mudahan lebih dari 20.000 sehingga sasaran kita sedikit, jadi kekurangan dari sasaran itu 47.000 kurang lebih dan harus diselesaikan dalam waktu 10 hari, karena inilah tugas kita bersama, jadi sekali lagi tugas kita bersama bukan tugas dari rekan-rekan Dinas Kesehatan, atau bahkan Polisi, dan TNI, Bhabinsa, tapi ini tugas kita bersama untuk kemaslahatan, untuk rakyat kita”.

“Tujuan dari pendataan ulang ini yaitu untuk mengetahui dimana kira-kira masyarakat kita yang banyak belum divaksin sehingga kita bisa memetakan, karena vaksinasi ini tidak lagi terfokus di satu tempat, kalau kemarin kita laksanakan di kantor Desa, Lurah ataupun Puskesmas, tetapi kalau sekarang langsung ke titik sasaran di Dusun, di Lingkungan bahkan mungkin di RT” sambutnya kembali.

“Jadi ini pengalaman di Kabupaten Lombok Tengah, itu satu kecamatan 4.000 sekian sasarannya, sehari itu pak, bukan 10 hari, sehari minimal 4.000, itu yang diserbu bersama-sama, tim PPKM yang ada di Desa, Kelurahan harus mulai diaktifkan kembali untuk membantu pelaksanaan serbu vaksin tersebut,  besok RT, Kadus, Kaling dan semua termasuk rekan-rekan dari Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas bahkan mungkin hari itu langsung dipantau oleh Kapolda dan Danrem”, lanjutnya lagi.

“Untuk itu pada, pada kesempatan ini, mohon dukungan dari kita semua untuk sukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid19 dengan target kita 47.000 untuk kecamatan Gerung selama 10 hari”, imbuhnya.

“Kaitannya dengan data, terimakasih bapak-bapak Bhabinkamtibmas yang telah membantu kita melaksanakan pendataan, data sudah ada, terus kita mau petakan dimana kira-kira, terus kita jadwalkan, nanti mungkin digabung 1 dusun yang berdekatan yang kira-kira bisa dilaksanakan di satu tempat, biar tidak bergeser., karena akan diberlakukan peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 sudah jelas di Pasal 13 itu, sanksi yang tidak mau divaksin, sudah jelas”,  menegaskan kembali.

Dalam sambutannya, Kapolsek Kecamatan Gerung, memaparkan “langkah awal yang sudah kami lakukan adalah pendataan, kenapa pendataan itu perlu, hanya 1 kelurahan yang  punya data warganya di kecamatan Gerung ini. tapi rekan-rekan Lurah, Kades yang lain data warganya dapat dari saya, saya sudah upayakan, tapi ini pelajaran berharga buat kita, data warga itu perlu, byname, byNIK yang bisa kita progres perbarui setiap bulan”

“Rekan-rekan Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan juga ada pendamping dari Polsek, dari Polres, tolong ambil data desa masing-masing di Polsek, nanti oleh tim admin, tim IT yang ada di Polsek rekan-rekan akan dibimbing untuk teknis, sehingga untuk mempermudah, kalau itu selesai hari ini, insyallah nanti malam kita bisa menginput data ke aplikasi yang ada di Polres, kemudian Polres akan menyerahkan ke Dinas Kesehatan, keperluan pendataan itu agar untuk keperluan pendataan pada saat nanti kegiatan vaksinasi, untuk mempercepat rekan-rekan nakes, datang, menyerahkan formulir, di sikrining, disuntik, lalu pulang, itu untuk mempercepat” ungkapnya.

“Yang kedua fungsi data ini, untuk pemetaan mapping, dimana data kita ini perdusun, kita mapping dimana letak masyarakat kita yang paling banyak belum divaksin, sehingga nanti kita alokasikan untuk penempatan pelaksanaan vaksin di dusun tersebut, dan rekan-rekan nanti akan tahu, oo si ini, si A ini belum divaksin, ndak bisa lagi kita di bohongi, ini fungsi pendataan ini” sambungnya lagi.

“Kemudian untuk teknis pelaksanaan vaksinasi besok, kita tidak bisa bekerja sendiri, saya, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, tidak bisa, jadi tolong rekan-rekan Lurah, Kepala Desa kita berdayakan Tim PPKM yang sudah kita bentuk dari awal, jadi mohon bapak-bapak kades, pak lurah mulai saat ini kita berdayakan kembali tim PPKM, semoga tim PPKM yang bapak-bapak bentuk itu berasal dari setiap RT masing-masing, gunakan, karena saya punya data, penggunaan anggaran yang minimal 8% itu sudah ada, gunakan saat ini, karena ada kemarin Kades yang takut, tapi insyallah kalau untuk kegiatan Covid, vaksin, saya akan bentengi bapak-bapak ibu sekalian ketika nanti ada permasalahan terkait dengan penggunaan dana yang minimal 8%, ingat bukan 8%”, tapi minimal 8%, karena dari data yang saya dapat, masih ada bapak-bapak kepala desa yang penggunannya dari awal dulu masih jauh, ndak sampai 50% penggunannya” tambahnya.

“Yang paling tinggi penggunaannya alhamdulillah, ada desa yang hampir 80%, itu saya pantau terus, gunakan itu pada saat ini, karena kita betul-betul untuk mensukseskan vaksinasi ini”, lanjutnya kembali.

“Saya mohon rekan-rekan Bhabinsa, Bhabikamtibmas, mana lokasi vaksin, yang orangnya susah, tempatnya sulit, harapan kita pada saat serbu vaksin itu sudah tidak kita pikirkan lagi, misalkan di Banyu Urip paling atas, sudah kita laksanakan saja dari sekarang, kemarin saya minta izin sama pak Kades, biar hari ini sebenarnya kita laksanakan yang diatas, karena ada 1000 vaksin, tapi karena pak kades belum siap, mudahan-mudahan besok ada vaksin kita bisa laksanakan yang diatas” ungkapnya.

“Jadi ini supaya saat vaksin itu datang, kita tidak pikirkan lagi Gumesa yang atas, Banyu Urip yang atas, kita laksanakan di tempat-tempat yang mudah, begitu juga dengan ditempat-tempat Pondok Pesantren, Sekolah” tambahnya lagi.

“Nanti mungkin saya mohon sumbangsih saran pendapat dari bapak-bapak kepala Desa/Lurah, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas atau bapak ibu yang lain, supaya pelaksanaan kita, mungkin sudah mendengar pengalaman di Lombok Tengah supaya tuidak terjadi di tempat kita ini, tidak mnghambat kegiatan kita pada saat serbuan vaksin itu, tidak ada lagi bahasa masyarakat yang tidak mau divaksin” imbuhnya.

Ns. H. Hasmuni Budiawan, S.Kep. selaku Kepala Puskesmas Gerung, “Hampir sama dengan Puskesmas Dasan Tapen, kalau Puskesmas Dasan Tapen 7.500, kami 7.400, selisihnya sekitar 100 orang. Mudah-mudahan nanti, pada saat pelaksanannya yang 10 hari tidak mundur lagi, kita cepat selesaikan, 70% masyarakat kita sudah mendapatkan vaksin”.

“Terkait dengan logistik, ada formulir yang harus dibawa oleh sasaran, H-1 sasaran sudah menerima formulir pendaftaran sehingga pada saat pelaksanaan, petugas tidak harus lagi harus mengisi formulir, untuk mempercepat proses pendaftaran”. Sambungnya.

Kelompok ibu hamil akan diadakan di Puskesmas, karena ibu hamil berisiko, kalau ibu hamil kita ikutkan di tempat yang begitu ramai, nanti kami akan jadwalkan ibu-ibu hamil di puskesmas, kemarin kami dapat informasi dari BKKBN, itu ada sekitar 60% ibu hamil yang tervaksinasi, kami akan kerjasama dengan BKKBN dalam hal pemberian vaksinasi ibu hamil, Lalu bagaimana dengan anak usia 12 tahun sampai 17 tahun nanti kami akan bersurat ke Dikbud dan setiap sekolah untuk pelayanannya” imbuhnya.

“Untuk tim ada 7 tim, jadi masing-masing tim itu ada 4 orang, nanti perpuskesmas ada 28 orang yang akan turun, jadi izin pak kades, pak lurah, dalam 10 hari ini, tim vaksinasi kami tidak turunkan untuk pelayanan di Posyandu” tambahnya lagi.

“Semua penyakit asalkan dia terkontrol, dan minum obat boleh divaksin, tapi pada dasarnya bapak-ibu, pada saat turun bisa di KIE masyarakatnya, semua penyakit bisa divaksin, asalkan penyakitnya terkontrol dan rutin minum obat, jadi kalau misalnya ada lansia yang kencing manis, asalkan terkontrol itu bisa divaksin, jadi kalau misalnya saat skrining dokternya menyatakan bahwa belum layak, dan pasiennya ada keperluan, misalnya ada pertemuan dan penerbangan bisa dibuatkan surat keterangan nanti di Puskesmas” ungkap dr Amy menjelaskan.

“Terkait NIK belum online, tidak dapat SMS, terjadi penundaan, ke Puskesmas saja, petugasnya tahu hal-hal seperti ini” ujar Lalu Alan dalam klarifikasinya.

“Untuk permasalahan NIK belum online, Kecamatan bisa membantu dalam mengonlinekan, mungkin bisa di koordinir oleh desa untuk mengumpulkan secara kumulatif terkait sasaran yang NIK nya belum online” tambah H. Mulyadi.

 


Silahkan beri komentar

Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *